Jakarta - Markas Besar TNI menyatakan tidak akan melakukan operasi militer dalammelakukan tindakan pengejaran terhadap para pelaku peledakan bom rakitan dan penyerangan di Papua. TNI menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang dilakukan Polri.
"Kita lebih mengedepankan soft power. Ya tentunya tindakan sesuai koridor
hukum, yaitu tindakan-tindakan polisioner," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (9/4/2009).
Jadi tidak ada operasi militer untuk menangkap para pelaku?
"Tidak ada," tegas Djoko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan lima
kejadian di Papua seperti peledakan bom rakitan, pembakaran Universitas
Cendrawasih, penyerangan pos polisi, penyerangan warga dan terbakarnya
tangki 11 Depo Pertamina Biak sudah dianggap menggangu keamanan dan menggagalkan pemilu. Oleh sebab itu, pemerintah meminta agar Polri dan TNI menindak tegas para pelaku.
"Kita lebih mengedepankan soft power. Ya tentunya tindakan sesuai koridor
hukum, yaitu tindakan-tindakan polisioner," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (9/4/2009).
Jadi tidak ada operasi militer untuk menangkap para pelaku?
"Tidak ada," tegas Djoko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan lima
kejadian di Papua seperti peledakan bom rakitan, pembakaran Universitas
Cendrawasih, penyerangan pos polisi, penyerangan warga dan terbakarnya
tangki 11 Depo Pertamina Biak sudah dianggap menggangu keamanan dan menggagalkan pemilu. Oleh sebab itu, pemerintah meminta agar Polri dan TNI menindak tegas para pelaku.
