BEIRUT – Hamas akan terus mempersenjatai pejuangnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat,seiring upaya Israel membela tentaranya dari tuntutan kejahatan perang. Wakil Hamas di Beirut, Ossama Hamdan menyatakan,pejuang memiliki hak untuk memiliki persenjataan dan tidak ada pihak mana pun yang dapat memaksa Hamas untuk menyerah meskipun mendapatkan berbagai tekanan. Pernyataan Hamas itu muncul sepekan setelah gencatan senjata agresi 22 hari Israel, Operation Cast Lead, yang menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina.
”Kami tidak pernah gagal mendapatkan persenjataan ke Gaza selama perang melawan Israel dan selama bombardir pasukan Zionis,” ujar Hamdan di hadapan ribuan orang yang mengikuti pawai di ibu kota Lebanon kemarin. Dia menegaskan, Hamas akan terus mendapatkan persenjataan, baik di Gaza atau pun Tepi Barat yang dikuasai kelompok sekuler Fatah.
”Pesawat tempur, pesawat mata-mata, dan teknologi satelit tidak akan mampu melacak persenjataan yang masuk melalui terowongan Gaza,”ujarnya. ”Mungkin keadaannya jadi sulit, tapi kami akan melakukan segala cara untuk melanjutkan perlawanan kami terhadap Israel,” tandas Hamdan. Israel telah menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) untuk mencegah Hamas menyelundupkan persenjataan melalui terowongan rahasia.
Dengan kesepakatan itu, AS akan menyediakan bantuan teknis dan logistik, melatih dan melengkapi pasukan keamanan regional untuk taktik kontra penyelundupan senjata. Sementara itu, pejabat Hamas akan memberikan dana tunai senilai USD52 juta pada warga Gaza yang kehilangan sanak keluarga, rumah, dan gedung usahanya. Agresi berdarah Israel mengakibatkan lebih dari 21.000 gedung dan apartemen rusak parah, termasuk 219 pabrik di sejumlah kawasan industri, salah satunya pabrik pembuat makanan.
Sementara itu,Israel akan memberikan bantuan hukum pada para tentara yang terlibat dalam agresi di Jalur Gaza. ”Para komandan dan tentara yang dikirim ke Gaza harus tahu bahwa mereka sepenuhnya aman dari berbagai bentuk pengadilan, dan Israel akan membantu serta melindungi mereka,” papar Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert. Olmert telah memilih Menteri Kehakiman Israel Daniel Friedman untuk memimpin komite antarmenteri untuk mengoordinasikan upaya Israel memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam operasi militer di Gaza.
”Dia akan menyusun berbagai pertanyaan dan jawaban terkait operasi militer itu, yang mungkin akan dilontarkan berbagai pihak untuk menuntut pejabat dan tentara tersebut,”katanya. Sensor militer Israel telah melarang publikasi identitas para pemimpin unit militer yang dikirim ke Gaza.
Israel takut mereka akan menghadapi tuntutan kejahatan perang karena telah membunuh ribuan orang dan melukai lebih dari 5.500 warga Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki menegaskan, Pemerintah Israel memang akan berusaha menghentikan setiap tuntutan kejahatan perang.
